velikaplaza.info – Sebanyak 34 pejabat dari Kabinet Merah Putih yang kini menjabat di pemerintahan Indonesia belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini merupakan kewajiban bagi setiap pejabat publik di Indonesia sebagai bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi. KPK menekankan pentingnya laporan harta kekayaan sebagai bentuk akuntabilitas para pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di pemerintahan.
Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penyampaian LHKPN ini dikhawatirkan dapat merusak citra pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara. KPK mengingatkan agar seluruh pejabat yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan segera melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. LHKPN sendiri merupakan instrumen penting dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan yang sah.
KPK juga memberikan tenggat waktu tertentu untuk pejabat-pejabat yang belum menyerahkan LHKPN agar segera melaporkan harta kekayaannya, dan apabila tidak dilakukan, dapat dikenakan sanksi administratif maupun hukum. Laporan harta kekayaan ini juga penting dalam menjaga prinsip good governance dan untuk memperkuat sistem pengawasan di sektor publik. Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah ini untuk menjaga komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan memastikan setiap pejabat negara bertindak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.